TNI Respons Pria Ngaku Diperas Saat Mau Kirim Bantuan Banjir Langkat

TNI Respons Pria Ngaku Diperas Saat Mau Kirim Bantuan Banjir Langkat

TNI menanggapi viralnya klaim seorang pria di Langkat yang mengaku diperas oknum saat hendak mengirim bantuan banjir.

TNI Respons Pria Ngaku Diperas Saat Mau Kirim Bantuan Banjir Langkat

Pihak TNI menegaskan perlunya bukti konkret sebelum tuduhan bisa ditindaklanjuti, menekankan transparansi, dan memastikan penyaluran bantuan tetap aman dan kredibel bagi korban bencana.

Berikut ini rangkuman berbagai informasi kriminal menarik lainnya dan bermanfaat yang bisa menambah wawasan Anda ada di Info Kriminal Hari Ini.

Klaim Pemerasan Saat Kirim Bantuan Banjir Langkat

Belakangan ini viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang pria asal Langkat mengaku bahwa ia menjadi korban pemerasan oknum saat hendak menggunakan fasilitas milik TNI untuk mengirim bantuan logistik ke korban banjir bandang dan longsor di wilayah Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara.

Dalam video itu, pria tersebut menyebut bahwa oknum meminta sejumlah uang “jutaan rupiah” sebagai syarat peminjaman mobil milik TNI untuk menyalurkan bantuan.

Ia mengaku sempat bernegosiasi tetapi akhirnya membatalkan niatnya. Selain itu, dalam pengakuannya, ia juga menyebut bahwa selain oknum TNI. Ada oknum anggota DPR yang juga meminta uang saat ia hendak meminta bantuan logistik meskipun tidak diungkap siapa orang tersebut. Video tersebut kemudian viral namun postingan aslinya dikabarkan tidak lagi bisa diakses.

Pernyataan TNI

Menanggapi klaim itu, Mabes TNI melalui Juru Bicara Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah meminta agar sang pria menyertakan bukti lengkap bukan sekadar video pendek tanpa data pendukung supaya tuduhan dapat diverifikasi dan dilakukan pengecekan ke satuan atau prajurit yang disebut.

Freddy menekankan bahwa tanpa bukti, pernyataan tersebut sulit dijadikan dasar tindakan. Dia meminta masyarakat berhati‑hati agar tidak menyebarkan informasi provokatif atau disinformasi. Terutama di tengah situasi kritis pasca bencana.

Baca Juga: Demi Narkoba, 3 Pria Nekat Curi Lampu Lalu Lintas di Binjai

Penegakan Hukum Jika Bukti Terkuak

Penegakan Hukum Jika Bukti Terkuak

TNI sendiri dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa bila terbukti ada tindakan pemerasan oleh oknum prajurit tentunya dengan bukti jelas maka oknum tersebut “akan ditindak tegas”.

Oleh karena itu, bagi siapa saja yang memiliki informasi atau saksi atas dugaan tersebut. Diharapkan untuk turut serta menyerahkan bukti resmi agar penyelidikan dapat dilakukan secara transparan.

Langkah ini penting demi menjaga kredibilitas penyaluran bantuan. Memastikan aparatur tidak melakukan penyalahgunaan. Serta menjaga rasa aman dan kepercayaan publik di masa darurat bencana.

Komitmen TNI Terhadap Penyaluran Bantuan Bencana

Di tengah polemik ini, penting dicatat bahwa TNI telah aktif melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, termasuk ke Sumut dan Langkat.

Distribusi besar‑besaran logistik mulai dari bahan pokok, tenda, perahu karet. Hingga peralatan tanggap darurat dilakukan dari posko militer sekaligus dengan dukungan jalur udara dan laut bila akses darat terhambat.

Dalam konteks ini, TNI menegaskan bahwa setiap tuduhan penyalahgunaan harus dibuktikan. Agar komitmen penyaluran bantuan tetap kredibel dan tidak ternodai oleh isu yang tidak terverifikasi.

Kesimpulan

Kasus klaim pemerasan seperti ini meskipun belum diverifikasi bisa menimbulkan efek negatif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya membantu korban.

Dalam situasi bencana, kecepatan dan kelancaran distribusi bantuan sangat bergantung pada kerja sama, solidaritas, dan kejelasan proses logistik.

Jika lalu muncul tuduhan seperti ini tanpa klarifikasi. Bisa memunculkan kecemasan dan melemahkan dukungan masyarakat terhadap penyaluran bantuan.

Selain itu, di saat banyak pihak termasuk pemerintah, lembaga swasta. Dan organisasi kemanusiaan sudah bekerja keras menyalurkan bantuan (seperti yang dilakukan DPD RI melalui wakilnya di Langkat), isu seperti ini bisa memancing kecurigaan, memperlambat distribusi. Atau menyebabkan warga menahan diri untuk menerima bantuan.

Ikuti perkembangan Info Kriminal terupadate setiap harinya agar selalu mendapat kabar terbaru dan akurat seputar dunia kriminal hanya di Info Kriminal Hari Ini.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari news.detik.com
  • Gambar Kedua dari regional.kompas.com
Home
Telegram
Youtube
Search